Mengutip laporan BBC News Indonesia, pemerintah Indonesia menghadirkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dikenal sebagai “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5”, dengan total alokasi dana mencapai Rp16,23 triliun. Paket ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target 5,2 persen pada akhir 2025.
Paket stimulus ini terdiri dari delapan program akselerasi utama, empat program yang dilanjutkan hingga 2026, serta lima program khusus yang difokuskan pada penyerapan tenaga kerja, menghadirkan kombinasi strategi yang menyasar pertumbuhan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program-program ini mencakup beberapa sektor kunci seperti ketenagakerjaan, perpajakan, serta sektor kelautan dan perikanan.
8 Program Akselerasi Ekonomi 2025: Meningkatkan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Pada Paket Ekonomi 2025, terdapat delapan program utama yang difokuskan pada akselerasi pembangunan, termasuk:
- Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi: Ditujukan untuk membantu para lulusan perguruan tinggi yang baru lulus dalam menemukan pengalaman kerja yang relevan. Targetnya adalah 20.000 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran sebesar Rp198 miliar.
- Perluasan PPh Pasal 21 DTP: Program ini memberikan insentif pajak bagi pekerja di sektor pariwisata, yang mengalami tantangan besar akibat pandemi. Ini akan membantu sekitar 552.000 pekerja dalam sektor ini.
- Bantuan Pangan (Oktober-November 2025): Dengan anggaran sebesar Rp7 triliun, bantuan pangan berupa 10kg beras selama dua bulan akan disalurkan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU): Program yang memberikan diskon iuran untuk pekerja BPU seperti pengemudi ojek online dan lainnya, dengan estimasi anggaran Rp36 miliar.
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT): Program ini memberikan bantuan berupa layanan tambahan bagi perumahan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan estimasi anggaran Rp150 miliar.
- Padat Karya Tunai: Program ini akan membuka peluang kerja melalui proyek-proyek padat karya, dengan target penciptaan lebih dari 600.000 lapangan pekerjaan.
- Percepatan Deregulasi dan Digitalisasi: Implementasi PP28/2025 akan mempercepat sistem K/L dan RDTR Digital untuk lebih dari 50 daerah pada tahun 2025.
- Program Perkotaan: Melalui pilot project di Jakarta, program ini akan meningkatkan kualitas pemukiman dan menyediakan platform pemasaran untuk gig economy, terutama bagi UMKM.
4 Perpanjangan Program pada 2026: Fokus pada Sektor Pajak dan Tenaga Kerja
Pemerintah Indonesia akan melanjutkan empat program penting dari Paket Ekonomi 2025 ke dalam program 2026, dengan fokus pada sektor pajak dan tenaga kerja. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, meringankan beban masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor produktif.
1. Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga 2029
Salah satu program prioritas adalah perpanjangan insentif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM. Insentif ini diberikan untuk meringankan beban pajak serta menyederhanakan kewajiban administrasi bagi pelaku UMKM.
Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2 Triliun, sementara jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tercatat 542.000. Pemerintah menargetkan program ini diperpanjang hingga 2029 melalui proses revisi Peraturan Pemerintah.
2. Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata
Program ini memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Estimasi anggaran untuk program ini mencapai Rp480 miliar per tahun, yang diharapkan dapat mendorong pemulihan sektor pariwisata serta menjaga stabilitas pendapatan pekerja di industri tersebut.
3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya
Insentif PPh Pasal 21 DTP juga diperluas untuk pekerja di industri padat karya, seperti alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, dan produk kulit lainnya. Program ini menargetkan pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan, mencakup sekitar 1,7 juta pekerja. Alokasi anggaran tahun 2025 untuk program ini diperkirakan Rp800 miliar.
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
Program perlindungan sosial bagi pekerja BPU juga akan dilanjutkan. Program ini dapat diperluas ke segmen lain seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga, dengan total penerima manfaat mencapai 9,96 juta orang per 31 Agustus 2025.
Estimasi anggaran untuk 9 bulan implementasi program ini sekitar Rp753 miliar. Diskon ini mencakup iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal.
Dengan melanjutkan program-program ini pada 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi ekonomi, meringankan beban pajak bagi UMKM, mendukung pemulihan sektor pariwisata dan industri padat karya, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja: Meningkatkan Kesempatan Kerja di Sektor Kelautan dan Perikanan
Pemerintah melanjutkan fokus pada penyerapan tenaga kerja melalui lima program strategis:
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Target 80.000 koperasi baru menyerap lebih dari 1,38 juta orang hingga Desember 2025.
- Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): 100 desa ditargetkan menyerap 8.645 tenaga kerja, dengan potensi jangka panjang hingga 200.000 lapangan kerja.
- Revitalisasi Tambak Pantura: Area 20.000 hektar dapat menyerap 168.000 tenaga kerja.
- Modernisasi Kapal Nelayan: 1.000 kapal baru diperkirakan membuka hampir 200.000 lapangan kerja.
- Perkebunan Rakyat: Replanting 870.000 hektar ditargetkan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun, dengan komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan lada/pala.
Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan pertanian, serta mendorong ekonomi lokal secara inklusif.
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2% pada 2025
Dilansir dari BBC News Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa melalui stimulus paket ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025.
“Dengan paket ini, belanja pemerintah dapat terus dikawal, dan kami optimistis target pertumbuhan 5,2 persen dapat tercapai,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/09).
Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025, membaik dari kuartal sebelumnya yang hanya 4,87 persen, menandakan adanya pemulihan pasca-perlambatan ekonomi.
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa penggunaan anggaran untuk paket stimulus ini dapat menggerakkan roda perekonomian tanpa memperlebar defisit APBN 2025, memastikan dukungan fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, paket Ekonomi 2025-2026 (8+4+5) ini merupakan langkah besar pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program yang mendukung pengurangan pengangguran, pembiayaan rumah terjangkau, serta bantuan untuk sektor-sektor terdampak seperti pariwisata dan kelautan.
Dengan koordinasi lintas sektor yang baik dan alokasi anggaran yang jelas, program ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa depan.
Referensi:
- BBC News Indonesia. ‘Paket stimulus ekonomi 8+4+5’ demi kejar target pertumbuhan ekonomi – Apa saja yang perlu diketahui? Diakses pada 21 September 2025
- Ekon.go.id. Paket Ekonomi 2025: Strategi Pemerintah Dorong Pertumbuhan, Tingkatkan Investasi, dan Ciptakan Lapangan Kerja. Diakses pada 21 September 2025
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Pemerintah Siapkan Delapan Program Akselerasi Pembangunan Tahun 2025. Diakses pada 21 September 2025