Kategori: Article

Pemerintah Indonesia mulai mengevaluasi secara menyeluruh berbagai fasilitas insentif perpajakan menyusul penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT). Langkah strategis yang diadopsi sebagai bagian dari kesepakatan internasional OECD dan G20 ini diambil untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif dalam menarik investasi asing, tanpa harus mengorbankan hak pemajakan domestik.  Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan…

Dilansir dari IKPI, pemerintah secara resmi akan memberlakukan aturan baru terkait DevisaHasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan yang tertuang dalamrevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 ini dirancang untuk memperkuatcadangan devisa nasional dan mengamankan pasokan valuta asing (valas) di pasar domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa…

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya terhadap penguatan regulasi profesi konsultan pajak saat menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wakil Presiden pada 27 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya menyoroti urgensi pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak, tetapi juga menyinggung pentingnya kepastian kebijakan perpajakan bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro,…

Melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya bagi karyawan, kini semakin mudah dengan hadirnya sistem Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak. Melalui platform ini, proses pelaporan dapat dilakukan secara online, terintegrasi dengan data bukti potong dari pemberi kerja, serta dilengkapi fitur perhitungan otomatis yang meminimalkan kesalahan pengisian. Artikel ini akan membahas langkah-langkah lengkap pelaporan…

Dilansir dari laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini menyasar sektor perpajakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi senyap yang digelar pada Rabu (4/2) tersebut berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan berujung pada penangkapan tiga orang, termasuk pejabat tinggi di lingkungan pajak. KPK Lakukan OOT Terkait…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan aturan baru yang memperkuat upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak. Melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2025 yang efektif mulai 31 Desember 2025, DJP kini memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatasan atau pemblokiran sejumlah layanan publik tertentu. Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya dan menjadi bagian dari strategi penegakan hukum…