Konsultan pajak kini harus menggunakan mekanisme layanan baru untuk mengurus berbagai keperluan perizinan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini menghentikan penggunaan Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) dan mengalihkan sementara seluruh layanan perizinan ke portal transisi. Bukan…
Perpajakan Indonesia sedang memasuki fase baru yang ditandai dengan digitalisasi, meningkatnya kompleksitas regulasi, dan tuntutan terhadap kepastian hukum. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara pemerintah mengelola administrasi perpajakan, tetapi juga mendorong perubahan besar terhadap peran…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) memperoleh valid self-certification atau pernyataan diri yang sah dari pengguna aset kripto. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari prosedur identifikasi rekening…
Pemerintah resmi menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang melalui marketplace yang semula dijadwalkan akan berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, khususnya daya beli…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 sebagai penyempurnaan atas PER-10/PJ/2024 mengenai ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak dalam pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Regulasi yang berlaku mulai 28 Juli 2026…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memperkuat langkah pengawasan kepatuhan pajak dengan menerbitkan regulasi terbaru mengenai akses informasi keuangan. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026, DJP kini memiliki landasan hukum yang lebih…