Penulis: web.adright@gmail.com

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Kebijakan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini bukanlah…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat sistem pengawasan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dilansir dari DDTC News, sepanjang Januari hingga Juni 2026, DJP telah menerbitkan dan mengirimkan sekitar 250.000 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan sekaligus memperluas basis perpajakan nasional. Penerbitan SP2DK…

Mengutip laporan IKPI, pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kerahasiaan data bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, instrumen surat utang khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan…

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan finansial kepada pekerja saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikembangkan selama masa kepesertaan. Meski menjadi hak peserta, pencairan dana JHT tidak…