Kategori: Article

Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan keberlangsungan sektor industri. Mulai Januari hingga Desember 2026, pekerja di lima sektor usaha tertentu akan menikmati fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105 Tahun 2025, yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2026.…

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa kebijakan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) akan mulai diberlakukan secara penuh mulai tahun 2026. Kebijakan ini akan mengubah lanskap perpajakan dan pemberian insentif pajak bagi perusahaan multinasional (MNE) yang beroperasi di Tanah Air. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa itu Global Minimum Tax/GMT? Apa…

Baru-baru ini, dua pemerintah daerah, yakni Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat) dan Kota Pangkalpinang (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), secara resmi memperpanjang program pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 30 November 2025. Program ini menjadi bentuk insentif fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat serta mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Mengutip laporan DDTC, di Sukabumi, program…

Mengutip laporan BBC News Indonesia, pemerintah Indonesia menghadirkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dikenal sebagai “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5”, dengan total alokasi dana mencapai Rp16,23 triliun. Paket ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target 5,2 persen pada akhir 2025. Paket stimulus ini terdiri dari delapan program akselerasi utama, empat program yang dilanjutkan…

Dalam perjalanan panjang dunia perpajakan Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi salah satu pilar penting yang mewadahi para profesional di bidang konsultan pajak.  Tahun 2025 ini, IKPI memasuki usia ke-60, sebuah momentum istimewa untuk menengok kembali sejarah berdirinya sekaligus mengapresiasi peran strategis organisasi ini dalam mendukung kepatuhan, edukasi, serta perkembangan sistem perpajakan di…

Dilansir dari CNBC (22/7/25), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyusun peraturan baru terkait pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. Langkah ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap perubahan status aset kripto, dari yang sebelumnya dikategorikan sebagai komoditas, kini akan diarahkan sebagai instrumen keuangan. Menurut Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, peralihan status ini membutuhkan perubahan dalam ketentuan…