Pemerintah Indonesia tengah bersiap meluncurkan reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui skema ekspor satu pintu dan kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah menyiapkan sistem baru yang akan mengintegrasikan proses ekspor komoditas strategis sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan baru ini akan mulai…
Dilansir oleh IKPI, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mewajibkan Wajib Pajak (WP) yang sebelumnya memegang status sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (WP Patuh) untuk melakukan registrasi ulang. Kebijakan “reset” status ini merupakan buntut dari berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan…
Lima asosiasi konsultan pajak mulai menyatukan langkah dalam mendorong pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak. Inisiatif tersebut mencuat dalam diskusi panel yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Gedung IKPI, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026. Forum ini menjadi penanda awal penyatuan langkah profesi perpajakan untuk memperkuat posisi konsultan pajak dalam sistem perpajakan nasional. Diskusi yang…
Dilansir dari laman Kontan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperluas strategi penggalian penerimaan melalui ekstensifikasi wajib pajak dengan menelusuri aktivitas ekonomi tambahan yang belum tercermin dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk bisnis online dan penghasilan sampingan. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan otoritas pajak menemukan banyak wajib pajak yang sebenarnya memiliki kegiatan ekonomi, namun…
Pemerintah Indonesia kembali memberikan kemudahan perpajakan kepada sejumlah kelompok masyarakat melalui berbagai regulasi baru. Kebijakan ini mencakup pembebasan sementara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) hingga insentif fiskal bagi sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional tahun 2025. Salah satu kebijakan terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, yang merevisi PMK…
Dilansir dari Ortax (23/10), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menjadi landasan baru untuk mencapai target net zero emission (emisi nol bersih) pada tahun 2060. Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 September 2025 dan sekaligus menggantikan Perpres Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu poin…