Kategori: Uncategorized

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memperkuat langkah pengawasan kepatuhan pajak dengan menerbitkan regulasi terbaru mengenai akses informasi keuangan. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026, DJP kini memiliki landasan hukum yang lebih rinci dalam meminta Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK) dari lembaga keuangan maupun penyedia jasa aset kripto (PJAK). Namun, masyarakat…

Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online yang berjualan melalui platform marketplace akan mulai diterapkan pada Juli 2026. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut mewajibkan penyelenggara marketplace untuk memungut PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform mereka.…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 93.260 wajib pajak yang terindikasi menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5%. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menyempurnakan aturan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 guna memastikan insentif perpajakan benar-benar diterima oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhak. Berdasarkan…

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mulai mewajibkan penyampaian laporan tahunan perseroan terbatas (PT) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sejak 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi badan usaha di Indonesia. Meski kewajiban tersebut telah berlaku, pemerintah memberikan…

Pemerintah Indonesia tengah bersiap meluncurkan reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui skema ekspor satu pintu dan kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah menyiapkan sistem baru yang akan mengintegrasikan proses ekspor komoditas strategis sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan baru ini akan mulai…

Dilansir oleh IKPI, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mewajibkan Wajib Pajak (WP) yang sebelumnya memegang status sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (WP Patuh) untuk melakukan registrasi ulang. Kebijakan “reset” status ini merupakan buntut dari berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan…