Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak untuk Pekerja & Rumah di Tahun 2026, Simak Selengkapnya!

By web.adright@gmail.com

Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan keberlangsungan sektor industri. Mulai Januari hingga Desember 2026, pekerja di lima sektor usaha tertentu akan menikmati fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105 Tahun 2025, yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2026.…

Pajak Minimum Global Berlaku Penuh di Indonesia Mulai 2026, Era Baru Insentif Pajak Dimulai!

By web.adright@gmail.com

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa kebijakan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) akan mulai diberlakukan secara penuh mulai tahun 2026. Kebijakan ini akan mengubah lanskap perpajakan dan pemberian insentif pajak bagi perusahaan multinasional (MNE) yang beroperasi di Tanah Air. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa itu Global Minimum Tax/GMT? Apa…

Pemerintah Longgarkan Pajak untuk Golongan Tertentu, Siapa Saja yang Berhak?

By web.adright@gmail.com

Pemerintah Indonesia kembali memberikan kemudahan perpajakan kepada sejumlah kelompok masyarakat melalui berbagai regulasi baru. Kebijakan ini mencakup pembebasan sementara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) hingga insentif fiskal bagi sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional tahun 2025. Salah satu kebijakan terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, yang merevisi PMK…

Dukung Target Emisi Nol pada 2060: Pemerintah Resmi Terapkan Pajak Karbon Lewat PP 40/2025

By web.adright@gmail.com

Dilansir dari Ortax (23/10), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menjadi landasan baru untuk mencapai target net zero emission (emisi nol bersih) pada tahun 2060. Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 September 2025 dan sekaligus menggantikan Perpres Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu poin…

Pemutihan Pajak PBB 2025: Strategi Pemerintah Daerah Bangun Kesadaran Pajak Masyarakat!

By web.adright@gmail.com

Baru-baru ini, dua pemerintah daerah, yakni Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat) dan Kota Pangkalpinang (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), secara resmi memperpanjang program pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 30 November 2025. Program ini menjadi bentuk insentif fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat serta mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Mengutip laporan DDTC, di Sukabumi, program…

Pemerintah Indonesia Hadirkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Memacu Pertumbuhan & Kesejahteraan, Apa yang Perlu Diketahui?

By web.adright@gmail.com

Mengutip laporan BBC News Indonesia, pemerintah Indonesia menghadirkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dikenal sebagai “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5”, dengan total alokasi dana mencapai Rp16,23 triliun. Paket ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target 5,2 persen pada akhir 2025. Paket stimulus ini terdiri dari delapan program akselerasi utama, empat program yang dilanjutkan…