Dilansir dari laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini menyasar sektor perpajakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi senyap yang digelar pada Rabu (4/2) tersebut berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan berujung pada penangkapan tiga orang, termasuk pejabat tinggi di lingkungan pajak. KPK Lakukan OOT Terkait…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan aturan baru yang memperkuat upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak. Melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2025 yang efektif mulai 31 Desember 2025, DJP kini memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatasan atau pemblokiran sejumlah layanan publik tertentu. Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya dan menjadi bagian dari strategi penegakan hukum…
Komitmen Advise Right Tax Law Consulting (Adright Consulting) dalam mendukung peningkatan literasi perpajakan di kalangan korporasi kembali diwujudkan melalui penyelenggaraan training internal bertajuk “Pemahaman Sistem Coretax dan Pengisian SPT Tahunan” bagi MCI Management pada Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung secara tatap muka dan dihadiri oleh karyawan dan Direksi MCI Management. Pelatihan ini bertujuan…
Sabtu, 10 Januari 2026 menjadi hari bersejarah bagi Advise Right Tax Law Consulting. Dalam suasana penuh kebanggaan dan rasa syukur, Advise Right Tax Law Consulting (ARTLC) resmi menggelar acara Grand Opening dan Syukuran sebagai penanda dimulainya babak baru dalam perjalanan profesionalnya di dunia perpajakan dan hukum. Acara yang mengusung tema “Precision in Tax, Expertise in…
Pemerintah mewajibkan seluruh Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) pelapor dalam kerangka Crypto Asset Reporting Framework (CARF) untuk mulai menerapkan prosedur identifikasi rekening aset kripto per 1 Januari 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025, yang diundangkan pada 31 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Identifikasi…
Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan keberlangsungan sektor industri. Mulai Januari hingga Desember 2026, pekerja di lima sektor usaha tertentu akan menikmati fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105 Tahun 2025, yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2026.…