Bulan: Juni 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 93.260 wajib pajak yang terindikasi menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5%. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menyempurnakan aturan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 guna memastikan insentif perpajakan benar-benar diterima oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhak. Berdasarkan…

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mulai mewajibkan penyampaian laporan tahunan perseroan terbatas (PT) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sejak 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi badan usaha di Indonesia. Meski kewajiban tersebut telah berlaku, pemerintah memberikan…