Perkuat Pengawasan Pajak, DJP Layangkan 250.000 SP2DK!

By web.adright@gmail.com

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat sistem pengawasan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dilansir dari DDTC News, sepanjang Januari hingga Juni 2026, DJP telah menerbitkan dan mengirimkan sekitar 250.000 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan sekaligus memperluas basis perpajakan nasional. Penerbitan SP2DK…

Pemerintah Beri Perlindungan Perpajakan untuk Investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond!

By web.adright@gmail.com

Mengutip laporan IKPI, pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kerahasiaan data bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, instrumen surat utang khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan…

Pencairan Dana JHT Kena Pajak? Simak Ketentuan dan Cara Perhitungannya

By web.adright@gmail.com

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan finansial kepada pekerja saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikembangkan selama masa kepesertaan. Meski menjadi hak peserta, pencairan dana JHT tidak…

Mulai Juli 2026, Platform Marketplace akan Pungut PPh 0,5% dari Pedagang Online!

By web.adright@gmail.com

Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online yang berjualan melalui platform marketplace akan mulai diterapkan pada Juli 2026. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut mewajibkan penyelenggara marketplace untuk memungut PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform mereka.…

DJP Temukan 93 Ribu Wajib Pajak Terindikasi Salahgunakan Fasilitas PPh Final UMKM 0,5%

By web.adright@gmail.com

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 93.260 wajib pajak yang terindikasi menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5%. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menyempurnakan aturan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 guna memastikan insentif perpajakan benar-benar diterima oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhak. Berdasarkan…

Harga Pertamax Melonjak, Menkeu Purbaya Sebut Efeknya terhadap Inflasi Relatif Minim

By web.adright@gmail.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap laju inflasi nasional. Menurutnya, penggunaan Pertamax yang mayoritas untuk kendaraan pribadi membuat pengaruhnya terhadap biaya distribusi barang dan transportasi umum relatif terbatas. Penilaian tersebut disampaikan di Gedung DPR RI, Rabu (10/6/2026), bertepatan dengan berlakunya penyesuaian harga Pertamax…