Lewat SE-9/PJ/2026, DJP Atur Permintaan Informasi Keuangan untuk Wajib Pajak Tertentu

By web.adright@gmail.com

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memperkuat langkah pengawasan kepatuhan pajak dengan menerbitkan regulasi terbaru mengenai akses informasi keuangan. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026, DJP kini memiliki landasan hukum yang lebih rinci dalam meminta Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK) dari lembaga keuangan maupun penyedia jasa aset kripto (PJAK). Namun, masyarakat…

PMK 44/2026 Resmi Berlaku, Ini Perubahan Aturan Kuasa Wajib Pajak yang Perlu Dipahami!

By web.adright@gmail.com

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Regulasi ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 untuk memberikan kepastian hukum mengenai kuasa wajib pajak, memperkuat standar kompetensi, serta menyesuaikan mekanisme pemberian kuasa dengan sistem administrasi…

PMK 37/2025 Resmi Berlaku, Begini Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace!

By web.adright@gmail.com

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Kebijakan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini bukanlah…