Kategori: Article

Perpajakan Indonesia sedang memasuki fase baru yang ditandai dengan digitalisasi, meningkatnya kompleksitas regulasi, dan tuntutan terhadap kepastian hukum. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara pemerintah mengelola administrasi perpajakan, tetapi juga mendorong perubahan besar terhadap peran profesi pendukung perpajakan. Dalam momentum HUT ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), tema “Transformasi Perpajakan 2026: Mengawal Era Digital, Kepastian…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) memperoleh valid self-certification atau pernyataan diri yang sah dari pengguna aset kripto. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence) dalam rangka pelaksanaan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lebih lanjut, kewajiban tersebut diatur dalam Pengumuman DJP…

Pemerintah resmi menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang melalui marketplace yang semula dijadwalkan akan berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, khususnya daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih secara optimal. Penundaan ini juga sekaligus menunda implementasi mekanisme pemungutan yang sebelumnya telah diatur dalam…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 sebagai penyempurnaan atas PER-10/PJ/2024 mengenai ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak dalam pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Regulasi yang berlaku mulai 28 Juli 2026 ini fokus pada penyempurnaan aspek administratif, mulai dari pengelolaan kode billing, pemindahbukuan, hingga penyesuaian Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode…

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Regulasi ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 untuk memberikan kepastian hukum mengenai kuasa wajib pajak, memperkuat standar kompetensi, serta menyesuaikan mekanisme pemberian kuasa dengan sistem administrasi…

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Kebijakan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini bukanlah…